Pemerintah Desa Condongcatur melalui Panitia Penyelenggara Pengisian Kepala Bagian telah melaksanakan proses pemilihan untuk menduduki dua jabatan yang kosong yaitu jabatan sebagai Kepala Bagian Pemerintahan dan Kepala Bagian Keuangan, sedangkan proses yang telah dilewati antara lain yaitu penjaringan dan penyarinngan mendapatkan calon terpilh yaitu :

1. Kuwat, S.Pd, ST sebagai calon terpilih untuk menduduki jabatan sebagai Kepala Bagian Pemerintahan.

2. Mulyani S.TP sebagai calon terpilih untuk menduduki jabatan sebagai Kepala Bagian Keuangan.

UNTUK memudahkan masyarakat mendapatkan informasi yang berkaitan dengan kebijakan pertanahan di Kabupaten Sleman, Badan Pengendalian Pertanahan Daerah (BPPD) Sleman saat ini membuka saluran informasi bagi masyarakat melalui website dengan alamat: www.bppd.slemankab.go.id, telepon (0274) 868405 pesawat 1244. Tidak hanya itu saja BPPD juga membuka konsultasi via SMS

Pelaksanaan Upacara Bendera dalam rangka memperingati HUT RI ke-64 dilaksanakan di lapangan Realino Universitas Sanata Dharma yang terletak di Desa Caturtunggal, dihadiri oleh aparat pemerintah tiga Desa dan Muspika KecamatanDepok.

Upacara dilaksanakan tepat jam 10.00wib saat detik-detik proklamasi, sebagai Irup Upacara adalah Bapak Camat Depok dan sebagai perwira upacara dari Polsek Bulaksumur dan sebagai Komandan Upacara juga dari Polsek Bulaksumur sedangkan petugas Paskibra dari SMK Angkasa Depok. 

Sejak 1 Mei 2008 Kecamatan Depok telah melakukan suatu perubahan yang sangat hebat, adanya kebijakanuntuk mengembalikan penarikan retribusi pembuatan KK dan KTP sesuai Perda yang berlaku, yaitu Rp. 2000,00 untuk KK dan Rp. 3000, 00 untuk KTP.

 Masyarakat belum tahu secara persis antara aturan yang harus dijalankan dengan penarikan yang dilapangan. Ketidaktahuan ini membuat masyarakat mau saja ditarik berapapun.

Begitu sulitkah membuat atau memperpanjang surat kekancingan ? Edi, warga Jatisawit Desa Balecatur Kecamatan Gamping, Sleman, ditemui KR tengah mengurus perpanjangan kekancingan SG ayahnya, Warsono. Untuk itu Edi mendatangi Badan Pengendalian Tanah Daerah (BPPD) Kabupaten Sleman. Tak sesulit yang dibayangkan, Edi kemudian disodori formulir dan melengkapi persyaratan berupa fotokopi SPPT PBB, surat kekancingan lama, penanggalan tahun terakhir, KTP pemilik kekancingan dan persyaratan lainnya. Petugas itu pun meyakinkan Edi kalau formulir dan kelengkapannya ini akan diproses secara cepat di BPPD Sleman. Lalu hasilnya menjadi semacam masukan resmi kepada pihak Kraton Yogyakarta, apakah pengajuan itu dapat disetujui atau tidak

Lahirnya BPPD, antara lain dilatarbelakangi permasalahan pemanfaatan SG di Sleman dan surat khusus yang dikirimkan pihak Kraton Yogyakarta kepada bupati setempat. Pihak Kraton pun punya wakil yang di BPPD, yakni RM Issumadji SH, yang juga menjabat Kepala Bidang III BPPD Sleman. Mengenai surat khusus tersebut, Issamudji menjelaskan, surat yang ditulis oleh KGPH Hadiwinoto selaku pengageng SG itu diserahkan kepada bupati. “Inti surat ini menyebutkan, izin legalitas pemanfaatan SG harus melalui Bupati Sleman,” lanjut Issumadji. Perjanjian antara pihak Kraton dengan Pemkab Sleman ini, dimaksudkan agar kebijakan soal SG yang dikeluarkan Kraton tidak berbenturan dengan Pemkab Sleman.